Peran Indonesia dalam Kerjasama Internasional

PERAN INDONESIA DALAM KERJASAMA INTERNASIONAL

 

KERJASAMA ANTARNEGARA

Indonesia melaksanakan politik luar negeri bebas-aktif. Bebas artinya tidak memihak salah satu pihak, yaitu blok barat atau blok timur. Dan aktif dalam hubungan internasional dalam rangka mewujudkan ketertiban dunia.

Sebagai negara yang menganut politik luar negeri bebas dana aktif, indonesia telah menjalin kerjasama dengan negara-negara netral (negara yang tidak masuk dalam blok barat maupun blok timur), misalnya KAA (konferensi Asia-Afrika), GNB (Gerakan Non-Blok), dan ASEAN.

Politik luar negeri bebas-aktif merupakan perwujudan dari Pembukaan UUD 1945 alenia IV yaitu ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial.

A.    PBB

Resmi didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945. Penggagas PBB adalah lima negara besar yaitu : AS, Inggris, Perancis, Rusia dan Cina.

Gagasan untuk menyelamatkan generasi masa depan dari akibat perang telah muncul sejak tahun 1939. Presiden Amerika Sserikat: F. D. Rooselvelt, memiliki ide untuk mewujudkan suatu dunia yang damai. Ide itu dikenal dengan sebutan : the Four Freedoms of F.D. Roosevelt.

Isi The Four Freedoms of F.D. Roosevelt adalah sebagai berikut.

1) Setiap orang/bangsa bebas mengeluarkan pendapat (freedom of speech).

2) Setiap orang/bangsa bebas beragama (freedom of religion).

3) Setiap orang/bangsa bebas dari kemiskinan (freedom from wants).

4) Setiap orang/bangsa bebas dari rasa ketakutan (freedom from fear).

1.      Piagam Atlantik (Atlantik Charter) (4 Agustus 1941)

Pembentukan PBB diawali dengan adanya pembicaraan antara PM Inggris Winston Churchill dengan presiden AS Franklin Delano Rooselvelt tanggal 4 Agustus 1941 di atas kapal Augusta di Teluk New Foundland. Pembicaraan ini menghasilkan piagam atlantik atau disebut sebagai Piagam Perdamaian.

Isi Atlantic Charter adalah sebagai berikut.

1) Menentang semua perluasan wilayah/daerah tanpa kemauan penduduk yang bersangkutan.

2) Setiap bangsa berhak menentukan nasibnya sendiri.

3) Semua negara diperkenankan untuk ikut serta dalam perdagangan internasional.

4) Membentuk perdamaian bersama, sehingga semua bangsa hidup bebas dari rasa ketakutan dan kemiskinan.

5) Menolak jalan kekerasan untuk menyelesaikan pertikaian internasional, kecuali untuk kepentingan umum.

2.      Konferensi Oaks (7 Oktober 1944)

Diselenggarakan di Dumbarton Oaks. Dihadiri oleh 4 negara besar yaitu : AS, Inggris, Rusia dan Cina. Konferensi ini menghasilkan kesepakatan untuk membentuk UNO (United Nations Organization)/PBB.

3.      Konferensi Yalta (4 Februari 1945)

Diselenggarakan di Yalta, semenanjung Krim. Dihadiri oleh F.D. Roosevelt (Presiden Amerika), Winston Churchill (Perdana Menteri Inggris), Yoseph Stalin (Presiden Uni Soviet).

Keputusan yang diambil dalam Konferensi Yalta adalah sebagai berikut.

·         Soal voting diselesaikan dan dimasukkan dalam pasal 27 Piagam PBB tentang 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan dengan hak veto.

·         Jadwal konferensi tentang pembentukan PBB akan dilaksanakan di San Fransisco pada tanggal 25 Mei– 26 Juni 1945.

4.      Konferensi San Fransisco (25 Mei-26 Juni 1945)

Dihadiri oleh 50 negara. Dalam konferensi ini disetujui bahwa keputusan Konferensi Dumbarton Oaks menjadi Piagam PBB. Ke 50 negara ini kemudian menandatangani piagam San Fransisco pada tanggal 24 Oktober 1945.

Ke 50 negara yang menandatangani piagam San Fransisco ini disebut sebagai anggota asli PBB. Setelah penandatanganan Piagan San Fransisco, lahirlah PBB yang memiliki markas di New York, AS.

5.      Tujuan dan azas PBB

a.      Tujuan PBB

1)      memelihara perdamaian dan keamanan internasional;

2)      mengembangkan hubungan-hubungan persaudaraan di antara bangsa-bangsa;

3)      menciptakan kerja sama untuk memecahkan masalah-masalah internasional dalam bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, kemanusiaan, dan mengembangkan rasa hormat terhadap hak-hak manusia serta kebebasan asasi;

4)      menjadikan PBB sebagai pusat kegiatan yang harmonis bagi bangsa-bangsa dalam mencapai tujuan bersama.

b.      Azas PBB

1)      persamaan kedaulatan anggota-anggotanya;

2)      menyelesaikan pertikaian internasional dengan jalan damai atau tanpa membahayakan perdamaian, keamanan, dan keadilan;

3)      semua anggotanya harus memenuhi dengan ikhlas kewajiban-kewajibannya sebagaimana tercantum dalam piagam;

4)      PBB tidak mencampuri persoalan dalam negeri anggotanya;

5)      Bahasa resmi PBB adalah bahasa Cina, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol, dan Arab.

6.      Keanggotaan PBB

Keanggotaan PBB dibedakan atas anggota asli dan anggota tambahan. Anggota asli adalah negaranegara anggota PBB yang ikut serta menandatangani Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa di San Fransisco pada tanggal 26 Juni 1945. Anggota asli terdiri dari 50 negara. Anggota tambahan adalah negara- negara anggota yang masuk kemudian berdasarkan persyaratan, yaitu :

1) negara merdeka;

2) negara yang cinta damai;

3) sanggup dan bersedia memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai anggota; dan

4) mendapat rekomendasi dari Dewan Keamanan dan disetujui oleh Sidang Majelis Umum PBB.

Jumlah anggota PBB hingga tahun 2011 adalah sebanyak 193 negara.

7.      Badan Kelengkapan PBB

a. Majelis Umum (General Assembly)

Melaksanakan sidang sekitar bulan September sampai Oktober tiap tahunnya. Bertugas merundingkan permasalahan yang ditetapkan dalam Piagam PBB termasuk yang diajukan Dewan Keamanan, dan menyusun anggaran belanja PBB.

b. Dewan Keamanan (Security Council)

Terdiri dari dua macam keanggotaan yaitu anggota tetap dan tidak tetap. Anggota tetap terdiri atas lima negara (The Big Five), yaitu AS, Rusia, Prancis, Inggris, dan Cina. Anggota tetap Dewan Keamanan memiliki hak veto, artinya hak untuk membatalkan suatu keputusan. Apabila dalam suatu persidangan salah satu anggota tetap memveto keputusan maka keputusan tersebut dibatalkan. Sedang anggota tidak tetap terdiri dari sepuluh negara yang dipilih setiap dua tahun dalam sidang umum. Tugas Dewan Keamanan adalah membantu mencapai perdamaian dunia dan berupaya menyelesaikan konflik yang terjadi antarnegara di dunia agar dapat terselesaikan secara damai.

c. Dewan Perwalian (Trusteeship Council)

Bertugas mengawasi masa transisi suatu wilayah yang belum mempunyai pemerintahan sendiri.

d. Mahkamah Internasional (International Court of Justice)

Bertugas memberi keputusan atas dasar hukum internasional mengenai perselisihan internasional. Berkedudukan di Den Haag, Belanda.

e. Sekretariat, dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal

Sekretariat PBB bertugas melaksanakan tugas-tugas administratif PBB, membuat laporan tahunan untuk Majelis Umum mengenai kegiatan PBB, dan mengajukan kepada Dewan Keamanan PBB mengenai situasi yang menurut pendapatnya dapat membahayakan perdamaian dan keamanan dunia.

Berikut ini beberapa tokoh yang pernah menjabat Sekretaris Jenderal PBB.

1) Trygve Lie dari Norwegia (1946 – 1953).

2) Dag Hamarskjold dari Swedia (1953 – 1961).

3) U Thant dari Myanmar (1961 – 1971).

4) Kurt Waldheim dari Austria (1972 – 1982).

5) Javier Perez de Cuellear dari Peru (1982 – 1991).

6) Boutros-Boutros Ghali dari Mesir (1992 – 1996).

7) Kofi Annan dari Ghana (1997 – 2006).

8) Ban Ki Moon dari Korea Selatan (2007 - sekarang).

f. Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council)

Bertugas mengurus masalah ekonomi, sosial, kebudayaan, HAM, kesehatan, emansipasi, serta transportasi. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Dewan Ekonomi membentuk badan-badan khusus misalnya FAO, WHO, ILO, IMF, IBRD, UPU, ITU, UNHCR, UNESCO, dan UNICEF.

1) FAO (Food and Agriculture Organization), bertugas membantu meningkatkan standar gizi dan taraf hidup masyarakat dunia.

2) WHO (World Health Organization), bertugas memajukan tingkat kesehatan dan memberantas penyakit menular di dunia.

3) ILO (International Labour Organization), bertugas membantu kepentingan kaum pekerja di dunia.

4) IMF (International Monetary Fund) ,bertugas memajukan perdagangan internasional dan membantu negara-negara yang mengalami masalah keuangan.

5) IBRD (International Bank for Reconstruction and Development), bertugas membantu perbaikan ekonomi dan memberi pinjaman lunak kepada negara yang memerlukan.

6) ITU (International Telecommunication Union), bertugas mengembangkan pemerataan dan modernisasi teknik telekomunikasi dengan perlengkapan standar

7) UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), bertugas membantu pengembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan pendidikan.

8) UNICEF (United Nations International Children’s Emergency Fund), bertugas membantu memenuhi kepentingan anak-anak di seluruh dunia.

9) UPU (Universal Postal Union), bertugas mengusahakan persamaan prosedur korespondensi internasional untuk lebih mempercepat pengiriman.

10) UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees), bertugas mengurusi para pengungsi dan tawanan perang.

8.      Hubungan PBB dengan Indonesia

a. Ketika terjadi Agresi Militer Belanda I, Indonesia dan Australia mengusulkan agar persoalan Indonesia dibahas dalam sidang umum PBB.

b. PBB membentuk Komisi Tiga Negara yang membawa Indonesia-Belanda ke meja Perundingan Renville.

c. Ketika terjadi Agresi militer Belanda II, PBB membentuk UNCI. Hasil kerja UNCI adalah mempertemukan Indonesia-Belanda dalam Perundingan Roem Royen.

d. PBB juga berperan dalam penyelesaian masalah Irian Barat PBB membentuk pemerintahan sementara yang bernama UNTEA. Pada tanggal 1 Maret 1963 PBB menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia.

e. Saat pelaksanaan Pepera tahun 1969, utusan PBB yang diwakili Ortis Sanz hadir. Ortis Sanz juga membawa hasil Pepera ke dalam sidang umum PBB.

9.      Hubungan Indonesia dengan PBB

a.      Indonesia menjadi anggota PBB

Pada Sidang Majelis Umum PBB (tanggal 28 September 1950), Indonesia diterima secara aklamasi sebagai anggota PBB dan menduduki urutan ke-60. Banyak keuntungan diperoleh Indonesia dengan menjadi anggota PBB, antara lain masalah penyelesaian Irian Barat, bantuan dalam menghadapi agresi Belanda, dan bantuan lain, melalui badan-badan PBB.

b.      Indonesia keluar dari PBB

Pada tanggal 31 Desember 1964, Presiden Soekarno menyatakan ketidakpuasannya terhadap keberadaan PBB dan sekaligus memberikan ancaman untuk keluar dari PBB. Indonesia memprotes masuknya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

 Saat itu Indonesia sedang bermusuhan dengan Malaysia. Pada tanggal 7 Januari 1965, Malaysia diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Keputusan PBB ini membuat Indonesia menyatakan diri keluar dari PBB. Pernyataan resmi pihak Indonesia keluar dari PBB disampaikan melalui Surat Menteri Luar Negeri, Dr. Subandrio. Di dalam surat tersebut ditegaskan bahwa Indonesia keluar dari PBB secara resmi pada tanggal 1 Januari 1965

Tindakan tersebut membawa konsekuensi yang tidak ringan bagi Indonesia. Akibat tindakan keluar dari PBB, antara lain: Indonesia semakin jauh dari percaturan politik internasional dan bantuan-bantuan PBB melalui badan-badan PBB yang sangat diperlukan Indonesia pada saat itu dibekukan.

c.       Indonesia kembali menjadi anggota PBB

Sejak tahun 1967, politik luar negeri bebas aktif telah diterapkan secara konkret, dalam menanggapi masalah-masalah internasional. Politik luar negeri dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Pancasila dan UUD 1945. Setelah meninggalkan PBB sejak 1 Januari 1965, Indonesia kembali aktif di PBB pada tanggal 28 September 1966. Keaktifan Indonesia dalam PBB secara nyata tampak dengan terpilihnya Menteri Luar Negeri Indonesia, Adam Malik, menjadi Ketua Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974.

10.  Peran Indonesia dalam PBB

Pada tanggal 8 November 1956, Indonesia menyatakan kesediaannya untuk turut menyumbangkan pasukan dalam UNEF (United Nations Emergency Forces). Kontingan Indonesia untuk UNEF,  diberi nama Pasukan Garuda.

a)      Pada bulan Januari tahun 1957 Indonesia mengirimkan Pasukan Garuda I untuk ikut memelihara perdamaian di Timur Tengah.

b)      Pada tanggal 10 September 1960 Indonesia mengirim Pasukan Garuda II dan III untuk mengatasi konflik di Kongo.

c)      Pada bulan Januari 1973 Indonesia mengirim Pasukan Garuda IV, V, VI, VII dan VIII untuk mengatasi konflik di Vietnam

d)     Pasukan Indonesia ikut mewujudkan perdamaian di Bosnia (setelah pecahnya Yugoslavia), Irak, Iran, Afghanistan.

e)      Membantu kekuasaan sementara PBB di Kamboja, yang bertugas mengawasi transisi dari konflik aktif ke bentuk politik yang lebih damai.

f)       Menteri Luar Negeri Adam Malik menjabat sebagai ketua sidang Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974.

B.     KAA (konferensi Asia-Afrika)

1.      Latar Belakang KAA

Gagasan untuk menyelenggarakan Konferensi Asia - Afrika dikemukakan oleh Mr. Ali Sastroamijoyo. Pada waktu itu, Ali Sastroamijoyo menjadi Perdana Menteri Indonesia. Gagasan itu disetujui India, Pakistan, Sri Lanka, dan Burma.

a)      Perubahan politik pada tahun 1950-an yaitu berakhirnya Perang Korea (1953). Akibat Perang Korea, semenanjung terbagi menjadi dua negara yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Peristiwa ini semakin menambah ketegangan dunia.

b)      PBB sudah ada forum konsultasi dan dialog antarnegara yang baru merdeka, tetapi di luar PBB belum ada forum yang menjembatani dialog antarnegara tersebut

c)      Persamaan nasib bangsa-bangsa di Asia dan Afrika, terutama pernah mengalami penjajahan.

d)     Persamaan masalah sebagai negara yang masih terbelakang dan berkembang.

e)      Ingin menggalang kekuatan negara-negara Asia Afrika agar mendukung perjuangan merebut Irian Barat.

f)       Memiliki kedekatan yang kuat karena dihubungkan oleh faktor keturunan, agama, dan latar belakang sejarah.

g)      Berdasarkan letak geografisnya, letak negara-negara Asia dan Afrika saling berdekatan.

Untuk mempersiapkan Konferensi Asia Afrika, dilaksanakan konferensi pendahuluan. Konferensi pendahuluan itu dilaksanakan di Colombo (Konferensi Colombo) dan di Bogor (Konferensi Bogor).

2.      Konferensi Kolombo (28 April – 2 Mei 1954)

Disebut konferensi Panca Negara 1, karena dihariri oleh 5 negara. Diprakarsai oleh perdana menteri Sri Lanka : Sir John Kotelawala. Dilaksanakan di Kolombo, Sri Lanka.

1.      Sri Lanka diwakili oleh Sir John Kotelawala;

2.      Indonesia diwakili oleh Ali Sastroamidjojo;

3.      India diwakili oleh Pandit J. Nehru;

4.      Pakistan diwakili Mohammad Ali Jinah;

5.      Burma (Myanmar) diwakili oleh PM U Nu.

·         Tujuan pertemuan di Colombo tersebut adalah

membicarakan masalah meningkatnya agresi komunis serta soal persenjataan nuklir yang mengancam negara-negara muda (negara ketiga atau negara berkembang).

Dalam konferensi tersebut, dihasilkan keputusan- keputusan berikut.

·         Indo-Cina harus dimerdekakan dari imperialisme Perancis.

·         Kemerdekaan bagi Tunisia dan Maroko.

·         Menyetujui dan mengusahakan adanya Konferensi Asia Afrika dan memilih Indonesia sebagai penyelenggara.

3.      Konferensi Bogor (28-31 Desember 1954)

Disebut Konferensi Panca Negara II karena dihadiri oleh 5 negara. Gagasan Indonesia untuk mengadakan konferensi Asia Afrika tidak dapat dilepaskan dari tujuan diplomasinya untuk mendapatkan dukungan bagi perjuangan Irian Barat. Oleh sebab itu, pada akhir tahun 1954 diselenggarakan Konferensi Panca Negara di Bogor untuk mengawali Konferensi Asia Afrika.

Konferensi Bogor berhasil menyusun keputusan-keputusan berikut ini:

·         Konferensi Asia Afrika akan dilaksanakan di Bandung pada tanggal 18 - 24 April 1955.

·         Menetapkan negara-negara yang diundang sebagai peserta Konferensi Asia Afrika.

·         Menetapkan kelima negara peserta Konferensi Bogor sebagai negara-negara sponsor.

·         Menentukan rencana agenda konferensi dan merumuskan pokok-pokok tujuan Konferensi Asia Afrika.

4.      Pelaksanaan KAA pertama (KAA I)

Konferensi Asia Afrika diadakan di Bandung pada tanggal 18 - 24 April 1955.

a.      Negara peserta

Konferensi dihadiri 29 negara dari kawasan Asia Afrika yang terdiri dari 5 negara pengundang dan 24 negara yang diundang.

v  negara pengundang

Indonesia, India, Srilanka, Pakistan, dan Burma (sekarang Myanmar).

v  negara-negara yang diundang adalah:

Filipina, Nepal, Thailand, Libanon, Vietnam Selatan, RRC, Vietnam Utara, Afghanistan, Laos, Iran, Turki, Irak, Jepang, Syria, Yordania, Saudi Arabia, Kamboja, Yunani, Mesir, Lybia, Sudan, Liberia, Ethiopia, Ghana.

b.      Agenda KAA

Ø  Memajukan kerja sama antarbangsa di Asia Afrika demi kepentingan bersama.

Ø  Meninjau masalah-masalah sosial, ekonomi, dan budaya.

Ø  Memecahkan masalah kedaulatan nasional, rasialisme, dan kolonialisme.

Ø  Memperkuat kedudukan dan peranan negara di Asia dan di Afrika dalam usaha perdamaian dunia.

c.       Hasil KAA

1)      Keputusan KAA

·         Memajukan kerja sama antarbangsa di kawasan Asia Afrika dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya.

·         Menuntut kemerdekaan atas Aljazair, Tunisia, dan Maroko.

·         Menuntut pengembalian Irian Barat kepada Indonesia dan Aden kepada Yaman.

·         Menentang diskriminasi dan kolonialisme.

·         Ikut aktif dalam mengusahakan dan memelihara perdamaian dunia

2)      Dasasila Bandung

Konferensi Asia Afrika I juga berhasil mencetuskan 10 prinsip dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sepuluh prinsip ini dikenal dengan nama Bandung Declaration atau Dasasila Bandung. Bandung Declaration ini dicantumkan dalam Declaration on The Promotion of World Peace and Cooperation.

1.      Menghormati hak asasi manusia seperti yang tercantum dalam Piagam PBB.

2.      Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa.

3.      Mengakui persamaan semua bangsa, baik besar maupun kecil.

4.      Tidak melakukan campur tangan terhadap urusan dalam negeri negara lain.

5.      Menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri, baik secara sendiri maupun kolektif sesuai piagam PBB.

6.      Tidak melakukan tekanan terhadap negara lain.

7.      Tidak melakukan tindakan atau agresi terhadap keutuhan wilayah dan kemerdekaan negara lain.

8.      Menyelesaikan perselisihan internasional dengan jalan damai sesuai Piagam PBB.

9.      Memajukan kerja sama untuk kepentingan bersama.

10.  Menghormati hukum dan kewajiban internasional.

5.      Peran Indonesia dalam KAA

·         sebagai salah satu pelopor dan pemrakarsa KAA,

·         Sebagai tempat penyelenggaraan KAA.

6.      Arti penting KAA

1.      Bagi Indonesia

·         Pemerintah Indonesia berhasil mencapai kesepakatan mengenai masalah RRC tentang dwikewarganegaraan (dua status kewarganegaraan). Usai konferensi, mereka yang memiliki dwikewarganegaraan diharuskan memilih menjadi warga negara Indonesia atau warga negara RRC.

·         RI mendapat dukungan dalam perjuangan pengembalian Irian Barat.

2.      Makna dan arti penting terselenggaranya KAA.

·         Merupakan pendorong kemerdekaan bangsa-bangsa Asia –Afrika untuk lepas dari cengkeraman imperialisme dan kolonialisme Barat.

·         Menjadi pendorong lahirnya Gerakan Nonblok.

·         Merupakan pencetus semangat solidaritas dan kebangkitan negara Asia Afrika dalam menggalang persatuan.

·         Memberikan harapan baru bagi bangsa-bangsa yang sudah maupun belum merdeka.

·         Mulai diikutinya politik luar negeri bebas dan aktif yang dijalankan oleh Indonesia, India, Myanmar, dan Sri Lanka.

·         Kembali bangkit dan sadarnya bangsa-bangsa Asia dan Afrika akan potensi yang dimiliki.

·         Diakuinya nilai-nilai Dasasila Bandung oleh negara-negara maju karena terbukti memiliki kemampuan dalam meredakan ketegangan dunia.

·         Mulai dihapuskannya praktik-praktik politik diskriminasi ras oleh negara-negara maju.

7.      KAA II (19-24 April 2005)

Tindak lanjut dari KAA I. Pada 19-24 April 2005, negara-negara yang bergabung dalam KAA kembali bertemu di Bandung, Indonesia. Hal ini dilakukan oleh 100 negara peserta untuk menegaskan ulang bahwa semangat yang digalang tahun 1955 lalu masih solid dan berlaku.

a.      Hasil KAA II tahun 2005 di Bandung :

Konferensi ini menghasilkan Nawa Sila Bandung, yakni sembilan prinsip yang terangkum dalam New Asian-African Strategic Partnership (NAASP).

1)      Pengakuan terhadap Dasa Sila Bandung yang dihasilkan dari KAA 1955;

2)      Pengakuan atas keanekaragaman antara dan di dalam wilayah, termasuk sistem ekonomi dan sosial, dan tingkatan pembangunan;

3)      Komitmen pada dialog terbuka, berlandaskan saling menghormati dan keuntungan bersama;

4)      Memajukan kerja sama non-eksklusif dengan melibatkan seluruh stakeholders (pihak berkepentingan);

5)      Pencapaian kerja sama praktis dan berkelanjutan berlandaskan keuntungan komparatif kemitraan sejajar, visi dan pemilikan bersama, dan juga tekad bersama yang kuat untuk menangani tantangan-tantangan bersama;

6)      Memajukan kemitraan berkelanjutan melalui melengkapi atau membangun inisiatif regional/ subregional yang sudah ada di Asia dan Afrika;

7)      Memajukan masyarakat yang adil, demokratik, terbuka, bertanggung jawab, dan harmonis;

8)      Memajukan dan melindungi hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar, termasuk hak untuk membangun;

9)      Memajukan upaya-upaya kolektif dan terpadu dalam forum-forum multilateral

C.    Gerakan Non-Blok (GNB)

Setelah PD II, negara-negara di dunia tergabung dalam dua blok yang bertentangan ideologi. Yaitu blok barat (demokrasi liberal) terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Perancis,Belanda, Belgia, Luxemburg, Norwegia, Kanada. Dan blok timur (komunis-sosialis) terdiri dari : Uni Soviet, Cekoslovakia, Rumania, dan Jerman Timur.

Untuk mempertahankan kedudukan masing-masing blok tersebut, mereka membentuk pakta pertahanan masing-masing, yaitu:

􀂐 Blok Barat membentuk NATO (North Atlantic Treaty Organization),

􀂐 Blok Timur membentuk Pakta Warsawa

Negara-negara yang netral (yang tidak memihak/non aligned) kemudian membentuk gerakan negara-negara Nonblok.

KAA dianggap sebagai pendahulu bagi berdirinya GNB. KAA telah melahirkan prinsip-prinsip perdamaian, kerja sama internasional, kebebasan, kemerdekaan, dan hubungan antarbangsa.

a.       Pada tahun 1956 Presiden Gamal Abdul Nasser (Mesir), Presiden Joseph Bros Tito (Yugoslavia), dan PM Jawaharlal Nehru (India) mengadakan pertemuan di Brioni.

b.      Pada bulan September 1960 ketiga tokoh tersebut mengadakan pertemuan dengan Ir. Soekarno dan Nkrumah dari Ghana.

c.       Kegiatan tersebut diikuti dengan pertemuan persiapan bagi Konferensi GNB di Kairo bulan Juni 1961. Dalam konferensi di Kairo merumuskan kriteria negara yang akan diundang dalam KTT GNB I maupun prinsip-prinsip GNB.

1.      Latar Belakang GNB

Gerakan Nonblok terbentuk karena kesamaan sikap dan cita-cita. Sikap yang dimaksud adalah tidak mau terikat atau memihak salah satu blok, baik oleh Blok Barat maupun Blok Timur.

Untuk menunjukkan ketidakterikatan mereka, maka dibentuk GNB yang disponsori oleh 4 negara,

yaitu:

1.      Indonesia (Soekarno),

2.      India (Jawaharlal Nehru),

3.      Mesir (Gamal Abdul Nasser), dan

4.      Yugoslavia (Josip Broz Tito)

Dipandang dari sudut ideologi, keempat negara tersebut berbeda satu dengan yang lain. Indonesia menganut ideologi Pancasila; India menganut Demokrasi Liberal, Mesir menganut ideologi Islam; dan Yugoslavia menganut ideologi Sosialis.

2.      Pendorong GNB

a. Persamaan nasib bangsa-bangsa yang pernah dijajah menggalang solidaritas untuk mengenyahkan kolonialisme.

b. Terjadinya Perang Dingin dan ketegangan dunia akibat persaingan antara blok Barat dan blok Timur.

c. Terjadinya Krisis Kuba yang mengancam perdamaian dunia.

d. Pada tahun 1961 terjadi pertemuan di Kairo sebagai persiapan KTT I GNB.

3.      Prinsip GNB

a. Tidak berpihak dalam persaingan blok Barat dan blok Timur.

b. Berpihak terhadap perjuangan antikolonialisme.

c. Menolak ikut serta berbagai bentuk aliansi militer.

d. Menolak aliansi bilateral dengan negara super power.

e. Menolak pendirian basis militer negara super power di wilayah masing-masing.

4.      Tujuan GNB

·         Mendukung perjuangan dekolonisasi dan memegang teguh perjuangan melawan imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme dan rasialisme.

·         Menjadi wadah perjuangan negara-negara sedang berkembang.

·         Mengurangi ketegangan antara Blok Barat dan Blok Timur.

·         Menyelesaikan persengketaan dengan jalan diplomasi (jalan damai).

5.      Peran Indonesia dalam GNB

·         Indonesia ikut mempersiapkan dan merintis berdirinya Gerakan Nonblok.

·         Indonesia ikut juga aktif dalam persiapan penyelenggaraan KTT I Gerakan Nonblok di Yugoslavia pada tahun 1961.

·          Dalam KTT GNB X tahun 1992, Indonesia berperan sebagai tuan rumah penyelenggaraan KTT dan Presiden Soeharto bertindak sebagai ketua GNB.

·         Indonesia memprakarsai kerja sama teknis di beberapa bidang misalnya bidang pertanian dan kependudukan.

·          Indonesia mencetuskan upaya menghidupkan kembali dialog Utara-Selatan.

6.      Pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi GNB (KTT GNB)

KTT GNB dilaksanakan sebanyak 14 kali yaitu :

􀂐 KTT I Gerakan Nonblok berlangsung di Beograd, Yugoslavia pada tanggal 1 - 6 September 1961.

􀂐 KTT II Gerakan Nonblok berlangsung di Kairo, Mesir, pada tanggal 5 -10 Oktober 1964.

􀂐 KTT III Gerakan Nonblok berlangsung di Lusaka, Zambia pada tanggal 8 - 10 September 1970.

􀂐 KTT IV Gerakan Nonblok berlangsung di Aljir, Aljazair pada tanggal 5 - 9 September 1973.

􀂐 KTT V Gerakan Nonblok berlangsung di Colombo, Sri Lanka pada tanggal 11 - 14 Agustus 1976.

􀂐 KTT VI Gerakan Nonblok berlangsung di Havana, Kuba pada tanggal 7 - 9 September 1979.

􀂐 KTT VII Gerakan Nonblok berlangsung di New Delhi, India, pada tanggal 7-11 Maret 1983.

􀂐 KTT VIII Gerakan Nonblok berlangsung di Harare, Zimbabwe, pada tanggal 1 - 6 September 1986.

􀂐 KTT IX Gerakan Nonblok berlangsung di Beograd, Yugoslavia, pada tanggal 4 - 8 September 1989.

􀂐 KTT X Gerakan Nonblok berlangsung di Jakarta, Indonesia, pada tanggal 1 - 6 September 1992.

􀂐 KTT XI Gerakan Nonblok berlangsung di Kartagena, Kolombia, pada tanggal 16 - 22 Oktober 1995.

􀂐 KTT XII Gerakan Nonblok berlangsung di Durban, Afrika Selatan pada tanggal 2 - 3 September 1998.

􀂐 KTT XIII Gerakan Nonblok berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 20 - 25 Februari 2003.

􀂐 KTT XIV Gerakan Nonblok berlangsung di Havana, Kuba pada tanggal 11 -16 September 2006.

D.    ASEAN

a)      Kronologi Terbentuknya ASEAN

·         pengaruh kekuatan politik antara Blok Barat dan Blok Timur telah menimbulkan Krisis regional yang menuju permusuhan negara- negara di kawasan Asia Tenggara seperti antara Indonesia dengan Malaysia dan Filipina sekitar tahun1960-an.

·         Untuk mengatasi konflik di Asia Tenggara, pada tahun 1961, Macapagal (Presiden Filipina) mengajukan gagasan dibentuknya forum Maphilindo

·         Gagasan tersebut ditentang oleh negara-negara Blok Timur karena dapat menghalangi pengaruh komunisme di Asia Tenggara.

·         Kedudukan Maphilindo menjadi lemah setelah adanya gagasan pembentukan Federasi Malaysia oleh Inggris pada tahun 1963. Anggota Federasi Malaysia terdiri dari persekutuan Tanah Melayu (Malaya), Singapura, Brunei, Serawak, dan Sabah.

·         Indonesia dan Filipina menentang gagasan Federasi Malaysia tersebut. Partai Komunis Indonesia mengecam gagasan pembentukan Federasi Malaysia. Indonesia menganggap Federasi Malaysia sebagai hasil neokolonialisme dan imperialisme. Neokolonialisme adalah bentuk penjajahan gaya baru dari Inggris dan Amerika Serikat.

·         Di sisi lain pada saat itu Filipina secara mendadak mengklaim daerah Sabah dan Serawak sebagai daerah Kerajaan Sulu di Filipina Selatan.

·         Kalimantan Utara di bawah pimpinan Azhari menolak bergabung dengan Persekutuan Tanah Melayu.

·         Untuk menggagalkan pembentukan negara Federal Malaysia, Indonesia melancarkan Program Dwikora. Inti dari program Dwikora adalah seruan untuk mengganyang Malaysia melalui kekerasan senjata.

·         Untuk menyelesaikan masalah Federasi Malaysia, pada tanggal 5 Agustus 1963 diselenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Maphilindo di Manila (Filipina). Dalam konferensi itu dicapai persetujuan sebagai berikut.

􀂐 Pembentukan Musyawarah Maphilindo.

􀂐 Meminta Sekjen PBB, U Thant untuk meneliti dan memastikan kehendak rakyat di Serawak, Brunei, dan Kalimantan Utara (Sabah) sesuai dengan resolusi Sidang Umum PBB.

·         Sementara itu, pengaruh dan kekuasaan komunis di Asia Tenggara seperti di Indonesia, Vietnam, Kamboja, dan Laos semakin menguat. Di Indonesia terjadi pemberontakan G 30 S/PKI pada tahun 1965 untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dan mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis.

·         Dalam usaha melaksanakan hubungan kerja sama negara yang berada di wilayah Asia Tenggara yang bersifat nonmiliter, pada tanggal 5 - 8 Agustus 1967, diselenggarakan pertemuan lima menteri luar negeri negara-negara Asia Tenggara di Bangkok, Thailand. Kelima menteri luar negeri itu berasal dari Indonesia, Singapura, Filipina, Malaysia dan Thailand. Pertemuan tersebut menghasilkan Deklarasi Bangkok.

b)     Latar Belakang

Berdirinya ASEAN dilatarbelakangi adanya persamaan di antara negara-negara Asia Tenggara. Berikut ini persamaan-persamaan tersebut.

a. Persamaan letak geografis di kawasan Asia Tenggara.

b. Persamaan budaya yakni budaya Melayu Austronesia.

c. Persamaan nasib dalam sejarahnya yaitu sama-sama sebagai negara bekas dijajah oleh bangsa asing.

d. Persamaan kepentingan untuk menjalin hubungan dan kerja sama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya

Sebelum berdiri ASEAN, ada dua organisasi yang mengantarkan pembentukan ASEAN. Kedua organisasi tersebut adalah ASA dan Maphilindo.

a. ASA (Association of Southest Asia), dibentuk berdasarkan Deklarasi Bangkok tahun 1961 antara Malaysia, Thailand, dan Filipina.

b. Maphilindo yang beranggotakan Malaysia, Filipina, dan Indonesia pada tahun 1963. Berdiri di tengah dekolonisasi Inggris yang kurang memuaskan Indonesia dan Filipina mengenai penggabungan Kalimantan Utara ke dalam Malaysia.

Akhirnya kedua organisasi diganti dengan ASEAN tahun 1967 setelah terjadi perubahan di Indonesia akibat peristiwa G 30 S /PKI tahun 1965.

Berdirinya ASEAN ditandai dengan ditandatanganinya Deklarasi Bangkok  pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh lima menteri luar negeri negara-negara di Asia Tenggara. Berikut ini kelima menteri luar negeri tersebut.

a. Adam Malik, Menteri Luar Negeri Indonesia.

b. Tun Abdul Razak, Wakil Perdana Menteri/Menteri Pembangunan Nasional Malaysia.

c. S. Rajaratnam, Menteri Luar Negeri Singapura.

d. Narsisco Ramos, Menteri Luar Negeri Filipina.

e. Thanat Koman, Menteri Luar Negeri Thailand.

c)      Azas dan Tujuan ASEAN

a)      Azas ASEAN

Kerja sama ASEAN didasarkan pada asas:

􀂐 saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, persamaan dari semua anggota;

􀂐 mengakui hak setiap bangsa untuk hidup bebas dari campur tangan pihak luar;

􀂐 tidak mencampuri urusan dalam negeri masing- masing anggota; dan

􀂐 menyelesaikan perselisihan secara damai

b)     Tujuan ASEAN

ASEAN sebagai organisasi memiliki tujuan berikut.

a. Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya.

b. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional.

c. Meningkatkan kerja sama dengan saling membantu di bidang ekonomi, sosial budaya, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi.

d. Bekerja sama dalam meningkatkan pertanian dan industri, perluasan perdagangan, penyempurnaan fasilitas komunikasi dan mempertinggi taraf hidup rakyat masing-masing negara.

e. Meningkatkan pengkajian wilayah Asia Tenggara.

f. Memelihara kerja sama yang erat dan berguna dengan organisasi internasional dan regional lainnya.

c)      Struktur Organisasi ASEAN

Sebelum KTT ASEAN di Bali.

a. Annual Ministreal Meeting (AMM), merupakan sidang tertinggi yang dihadiri oleh para menteri luar negeri.

b. Standing Committee bertanggung jawab terhadap jalannya organisasi serta mempersiapkan AMM berikutnya. Tugasnya merekomendasi dan melaksanakan program yang telah disepakati dalam AMM.

c. Komisi-komisi tetap (permanent committee) dengan tugas merekomendasi rencana program ASEAN dan melaksanakannya.

d. Komisi khusus tugasnya mengoordinasi tanggapan nasional terhadap hasil yang telah dicapai ASEAN dan menyiapkan agenda pertemuan Standing Committee.

ASEAN memiliki 5 komisi khusus dalam bidang ekonomi dan 3 komisi khusus nonekonomi.

Berikut ini lima komisi khusus di bidang ekonomi.

a. Komite Perdagangan dan Pariwisata (Committee on Trade and Tourism/COTT) berkedudukan di Singapura.

b. Komite Industri Pertambangan dan Energi (Committee on Industry Mineral and Energy / COMT) berkedudukan di Filipina.

c. Komite Keuangan dan Perbankan (Committee on Finance and Bank/COFAB) berkedudukan di Thailand.

d. Komite Pangan, Pertanian, dan Kehutanan (Committee on Food, Agriculture, and Foresty/COFAF) berkedudukan di Indonesia.

e. Komite Transportasi dan Komunikasi (Committee on Transportation on Communication/COTAC) berkedudukan di Malaysia.

Sementara itu, 3 komisi di bidang nonekonomi antara lain sebagai berikut.

a. Komite Kebudayaan dan Penerangan (Committee on Culture and Information/COCI).

b. Komite Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Committee on Science and Technology/ COST).

c. Komite Pembangunan Sosial (Committee on Social Development atau COSD).

Kedudukan ketiga komite tersebut dilakukan secara bergilir setiap tiga tahun sekali.

Setelah KTT ASEAN di Bali tahun 1976, terjadi perubahan struktur ASEAN, yaitu:

a. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) merupakan instansi tertinggi dalam ASEAN, disusul AMM dilengkapi pertemuan Menteri Ekonomi lainnya, sehingga susunannya menjadi:

1) Summit Meeting (pertemuan kepala negara),

2) Annual Ministreal Meeting (AMM),

3) Standing Committee,

4) Komisi Tetap (Permanent Committee),

5) Komisi Khusus, dan

6) Sekretaris Nasional ASEAN

b. Dibentuk Sekretariat ASEAN yang dipimpin Sekretaris Jenderal ASEAN yang berkedudukan di Jakarta dan dijabat secara bergilir dengan masa jabatan dua tahun. Sebagai Sekjen ASEAN pertama ditetapkan Letjen H.R. Sudharsono dari Indonesia yang diangkat pada tanggal 7 Juni 1976.

d)     Pelaksanaan KTT ASEAN

Sejak KTT ke-7 tahun 2001, KTT ASEAN diselenggarakan setiap tahun. Sejak berdirinya ASEAN telah berlangsung 13 KTT resmi dan 4 KTT tidak resmi.

􀂐 KTT ASEAN I berlangsung pada tanggal 23 – 24 Februari 1976 di Denpasar (Indonesia).

􀂐 KTT ASEAN II berlangsung pada tanggal 4 – 5 Agustus 1977 di Kuala Lumpur (Malaysia).

􀂐 KTT ASEAN III berlangsung pada tanggal 14 - 15 Desember 1987di Manila (Filipina).

􀂐 KTT ASEAN IV berlangsung pada tanggal 27 - 28 Januari 1992 di Singapura.

􀂐 KTT ASEAN V berlangsung pada 14 - 15 Desember 1995 di Bangkok (Thailand).

􀂐 KTT tidak resmi ke-1 berlangsung pada tanggal 30 November 1996 di Jakarta (Indonesia).

􀂐 KTT tidak resmi ke-2 pada tanggal 14 - 16 Desember 1997 di Kualalumpur (Malaysia).

􀂐 KTT ASEAN VI berlangsung pada tanggal 15 - 16 Desember 1998 di Hanoi (Vietnam).

􀂐 KTT tidak resmi ke-3 berlangsung pada tanggal 27 - 28 November 1999 di Manila (Filipina).

􀂐 KTT tidak resmi ke-4 berlangsung pada tanggal 22 - 25 November 2000 di Singapura.

􀂐 KTT ASEANVII berlangsung pada tanggal 5 – 6 November 2001 di Bandar Seri Begawan (Brunei).

􀂐 KTT ASEAN VIII berlangsung pada tanggal 4 - 5 November 2002 di Kamboja.

􀂐 KTT ASEAN IX berlangsung pada tanggal 7 – 8 Oktober 2003 di Bali (Indonesia).

􀂐 KTT ASEAN X berlangsung pada tanggal 29 - 30 November 2004 di Vientiane (Laos).

􀂐 KTT ASEAN XI berlangsung pada tanggal 12 - 14 Desember 2005 di Kuala Lumpur (Malaysia)

􀂐 KTT ASEAN XII berlangsung pada tanggal 11 - 14 Januari 2007 di Cebu (Filipina).

􀂐 KTT ASEAN XIII berlangsung 18 - 22 November 2007 di Singapura.

e)      Bentuk Kerjasama ASEAN

1. Bidang Politik

Salah satu prestasi yang cukup penting dari ASEAN adalah lahirnya Deklarasi ZOPFAN (Zone of Peace, Freedom, and Neutrality) yang dicanangkan tanggal 27 November 1971. Dalam deklarasi tersebut dinyatakan bahwa ASEAN akan mengusahakan pengakuan dan penghormatan wilayah Asia Tenggara sebagai zona bebas, damai, dan netral dari kekuatan luar serta memperluas kerja sama dengan penuh solidaritas. Di samping itu juga mencetuskan SEANWFZ (South East Asian Nuclear Weapon Free Zone), yaitu kawasan Asia Tenggara merupakan daerah bebas senjata nuklir.

2. Bidang Ekonomi

1) Ditandatanganinya ASEAN PTA (Preferential Trading Arrangement) yaitu pengaturan dagang preferensial pada tanggal 24 Februari 1977 di Manila. ASEAN PTA merupakan skema yang dirancang untuk memberi kemudahan, mempromosikan, dan memperluas perdagangan antarnegara anggota ASEAN. Aturan ini memberlakukan pengurangan tarif atas berbagai barang yang disepakati bersama.

2) Dalam bidang industri telah disetujui kerja sama pembangunan lima buah proyek bersama negara anggota ASEAN, yaitu:

a) Proyek pabrik pupuk urea / amoniak di Indonesia dan Malaysia,

b) Proyek industri tembaga di Filipina,

c) Proyek pabrik mesin diesel di Singapura, dan

d) Proyek pabrik superfosfat di Thailand.

3) Dalam Bidang ekonomi, dilaksanakan melalui komite-komite, yaitu :

3. Bidang Sosial Budaya

1) Pada tahun 1972 dibentuk Panitia Tetap Sosial Budaya untuk memasyarakatkan ASEAN di kalangan remaja, seniman, dan cendekiawan.

2) Pertukaran seni dan budaya melalui Festival Lagu Populer dan Festival Film ASEAN.

3) Pertukaran pelajar dan mahasiswa.

4) Pemberantasan buta huruf.

Pada tanggal 26 Agustus 2007 ASEAN telah mencanangkan Perjanjian Perdagangan Bebas dengan Cina, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, Selandia Baru yang akan dilaksanakan pada tahun 2013, dengan pengukuhan Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015.

f)       Peran Indonesia dalam ASEAN

a. Indonesia sebagai salah satu negara pelopor dan ikut menandatangani Deklarasi Bangkok yang menandai berdirinya ASEAN.

b. Indonesia beberapa kali dipercaya sebagai tempat penyelenggaraan KTT ASEAN.

c. Indonesia secara aktif ikut menyempurnakan struktur organisasi ASEAN ketika KTT di Bali tahun 1976.

d. Memainkan peran yang aktif dalam penyelesaian masalah di Kamboja. Indonesia menyelenggarakan Jakarta Informal Meeting (JIM) tahun 1988. Pertemuan ini dilanjutkan dengan Konferensi Internasional di Paris tahun 1989 yang diketuai bersama antara Prancis dan Indonesia (diwakili Ali Alatas).

e. Sebagai pemilik SKSD Palapa, Indonesia mengijinkan para anggota ASEAN untuk menggunakan satelit tersebut, sehingga komunikasi antaranggota ASEAN menjadi semakin lancar dan efektif.

f. Sekretariat tetap ASEAN ditetapkan di Jakarta, dan Letnan Jenderal Hartono Dharsono menjadi Sekretaris Jenderal ASEAN yang pertama.

g. Ikut aktif membantu menyelesaikan masalah Moro di Filipina. Sampai tahun 2007.

Daftar Pustaka

Fattah, Sanusi … [et.al] .2008. Ilmu pengetahuan sosial : untuk SMP/MTs kelas IX.Jakarta : Pusat Perbukuan,

Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.2015.Ilmu Pengetahuan Sosial (SMP/MTs Kelas 9).Jakarta : Kementrian

Pendidikan dan Kebudayaan

Sukmayani ,Ratna … [et.al.] .2008.Ilmu pengetahuan sosial 3: untuk SMP/MTs kelas IX.Jakarta : Pusat Perbukuan,

Departemen Pendidikan Nasional.